Tanah Bumbu Banjir Lagi, Berhentilah Menyalahkan Tuhan - Laporan

Tanah Bumbu Banjir Lagi, Berhentilah Menyalahkan Tuhan 2

Selasa, 27 Jul '10 05:14

Banjir Lagi, Berhentilah Menyalahkan Tuhan” Bencana demi bencana yang setiap tahun melanda Kalimantan Selatan sepertinya bagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Di tahun 2009 saja menurut data dari Dinsos Kalsel sudah terjadi 21 kali banjir dan ada sekitar lebih dari 15.000 hektar persawahan yang terendam banjir. Tercatat 11 dari 13 kabupaten/kota di Kalsel merupakan daerah langganan banjir dan tanah longsor setiap tahunnya. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Barito Kuala, Tanah Laut, dan Kotabaru. Kabupaten Hulu Sungai Utara, Banjar, dan Tanah Bumbu merupakan daerah paling rawan terhadap ancaman bencana ini. Untuk Kota Banjarmasin juga tidak aman karena rob atau pasang laut selalu terjadi dan merendami permukiman warga. Menurut catatan Dinas Kessos Kalsel, sepanjang 2009, korban bencana alam ini mencapai 19.366 keluarga dengan taksiran kerugian materi Rp3 miliar lebih. Banjir kembali melanda wilayah pesisir selatan Kalimantan Selatan . Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru. Banjir di 3 (tiga) Kabupaten tersebut melanda Kecamatan Satui, Tanah Bumbu, Kecamatan Kintap dan Jorong , Kabupaten Tanah Laut. Banjir yang melanda Kecamatan Satui bahkan menelan 4 orang korban jiwa, dan sekitar 3.194 KK mengungsi dan rumahnya terendam. Intensitas banjir terus meningkat dari tahun ketahun dan sejak beberapa tahun terakhir banjir memang menjadi langganan tahunan yang selalu melanda kabupaten-kabupaten tersebut pada saat musim hujan. Apabila kita mau melihat lebih jauh sebab-akibat terjadinya banjir tersebut maka dapat kita lihat bahwa terjadinya banjir bukan semata-mata proses alamiah yang datang disaat musim hujan karena intensitas curah hujan yang tinggi saja. Bencana banjir yang terjadi saat ini menurut saya seiring dengan semakin meningkatnya “pembangunan” terutama eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak terkendali. Banjir merupakan dampak struktural atas kebijakan pembangunan yang belum memberikan sentuhan positif pada tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya manajemen pengelolaan bencana yang terencana dan komprehensif. Persoalan banjir, kebijakan tata ruang, kebijakan pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan daerah aliran sungai, daerah tangkapan air, kebijakan pengelolaan bencana (disaster management) akibat proyek-proyek pembangunan, tidak bisa dilihat secara terpisah. Banjir Bukan Hanya Karena Proses Alamiah Jadi menurut saya, yang menyebabkan besarnya dampak suatu bencana, misalnya banjir, bukan sekadar adanya intensitas curah hujan yang tinggi, namun ada faktor lain yang juga menjadi penentu besarnya dampak tersebut. Misalnya karena penerapan tata ruang yang salah dan pengelolaan lingkungan yang buruk, ada pembabatan hutan, ada kemacetan sistem drainase, ada kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), ada kemiskinan dalam masyarakat sehingga rumahnya darurat, rapuh dan gampang dibawa arus, atau ada ketidakmampuan ekonomi/sosial/idiologi/pengetahuan yang menyebabkan jatuhnya banyak korban, dan banyak kemungkinan lainnya. Dengan demikian persoalan banjir, penataan tata ruang, pengelolaan daerah aliran sungai, daerah tangkapan air, kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, proyek-proyek pembangunan, penanganan bencana, tidak bisa dilihat secara terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Saat ini semakin rendahnya tingkat kemampuan hutan saat ini sebagai kawasan penyangga yang dapat menyerap air, menyimpannya dan mendistribusikannya secara perlahan secara seimbang. Kondisi ini sebagai akibat dari adanya penggerusan (penghancuran) sumberdaya alam terutama hutan di daerah. Dilihat dari banyaknya kegiatan penggerusan sumberdaya alam di wilayah tersebut seperti pembalakan kayu (legal dan illegal), konversi hutan untuk perkebunan monokultur skala besar dan HTI, pertambangan (legal dan illegal). Data kondisi hutan terakhir menunjukan tingginya deforestasi hutan Kalsel terutama di kawasan Pegunungan Meratus, sisa kawasan berhutan Kalsel menurut data Citra Lansat Dephut luas Areal Berhutan pada tahun 2006, 986 ribu hektar, lalu kawasan hutan lindungnya 433.677 hektar dan huta lindung yang telah di rambah oleh pertambangan mencapai 142.523 hektar Sehingga bisa dikatakan bahwa banjir merupakan buah dari kesalahan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang tidak memperhatikan kemampuan daya dukung atas lingkungan. Diatas kertas menurut catatan Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan pada tahun 2007, hutan Kalsel menurut fungsinya seluas 627.872 ha merupakan hutan produksi tetap, seluas 67.902 ha merupakan hutan produksi yang bisa dikonversi, 779.945 ha adalah hutan lindung, 176.615 ha merupakan suaka alam dan hutan wisata dan selebihnya yaitu 212.177 ha adalah hutan produksi terbatas. Data ini sama dengan yang dikeluarkan BPS Kalsel pada tahun 2003, padahal kerusakan hutan Kalimatan Selatan terus berlangsung, dari data Citra Lansat Dephut luas Areal Berhutan 987.041,14 Ha (2001) dan 935.900,00 (2002) hutan kalsel telah berkurang 51.141 Ha atau setiap harinya kita kehilangan 140 ha luasan hutan atau 141 kali luas lapangan sepak bola. Angka yang sama juga terjadi pada tahun 2003, sehingga estimasi luasan hutan yang tersisa pada tahun 2007 adalah 884.758,86 ha. Misalnya saja di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki jumlah IUP sekitar 156 buah, ternyata terdapat 37 usaha pertambangan seperti batu bara, namun ternyata hanya ada 4 (empat) pemegang izin pakai yang dikeluarkan Kemenhut. Di Tanah Bumbu luas pertambangan dari 37 IUP itu mencapai 152.036 ha tapi yang memiliki izin pakai hanya sekitar 15.654 ha, jadi jumlahnya hanya sekitar 10 persen saja. Lalu di Kabupaten Tanah Laut yang memiliki jumlah IUP kedua terbanyak di kalsel, dengan jumlah 74 izin usaha pertambangan, namun juga hanya terdapat 4 (empat), luas areal pertambangan 60.691 ha, sedangkan yang memiliki izin hanya menjangkau 12.778 ha. Ini juga terjadi di Kabupaten Kotabaru, bahkan yang lebih mencengangkan adalah statement menteri kehutanan yang menyatakan bahwa 95% pertambangan di kalsel yang menggunakan kawasan hutan belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan. Berhentilah Menyalahkan Tuhan Dari banjir yang ada tersebut maka jelas sekali terlihat bahwa pengelolaan sumberdaya alam yang tidak bijaksana adalah penyebab utama dari bencana banjir tersebut, bukanlah cuaca (baca : tuhan) yang selama ini selalu dijadikan kambing hitam, sebagai alasan pemerintah daerah akibat terjadinya banjir yang ada. Disamping itu juga kegiatan dan perencanaan pembangunan yang dilakukan sama sekali tidak memperhitungkan dampak yang akan terjadi serta tidak mengakomodir resiko bencana yang mungkin terjadi. Pemerintah Daerah tidak pernah mau belajar, karena banjir ini telah terjadi berulang-ulang dari tahun ke tahun, maraknya penerbitan ijin tambang dan pembukaan lahan sawit yang ada menjadi penyebab utama bencana banjir ini, dan bila terbukti ada perusahaan tambang dan sawit yang berperan dalam rusaknya hutan yang megakibatkan banjir ini maka segera cabut izin operasinya. Juga terlihat jelas bahwa pengambilan manfaat dari sumberdaya alam tidak memperhitungkan dampak secara ekologi serta sosial dengan adanya kegiatan tersebut. Pengambilan manfaat atas SDA yang tidak bijak ini berdampak buruk pada kerugian bukan hanya secara ekologi, tetapi juga secara ekonomi dan sosial, dimana akibat yang ditimbulkan seperti banjir akan berakibat pada kerugian materil warga masyarakat yang terkena, juga berakibat pada timbulnya berbagai penyakit (baik saat banjir maupun pasca banjir) dan dampak ikutan lainnya. Yang parahnya bencana-bencana itu bukan hanya dipengaruhi oleh faktor alam saja. “Bencana pembangunan, terjadi sebagai gabungan faktor krisis lingkungan akibat pembangunan dan gejala alam itu sendiri, yang diperburuk dengan perusakan sumberdaya alam dan lingkungan serta ketidakadilan dalam kebijakan pembangunan sosial”. Pembangunan yang hanya menekankan kepada kepentingan ekonomi semata pada akhirnya telah mengamcam keselamatan keberlangsungan kehidupan rakyat. Dan ketika bencana telah datang, pertanyaan kita adalah siapa yang paling dirugikan akibat terjadinya bencana tersebut?, Apakah para pejabat-penguasa, para pengusaha atau rakyat? .

Tulisan itu hanya sebagian kecil yang terjadi di bumi Kalimantan ini. Banjir telah melanda sebagian besar kabupaten yang mengandalkan pendapatannya dari tambang serta pembukaan wilayah bagi penanaman kelapa sawit di Kalsel. Tanah bumbu, kotabaru dan Tanah Laut para pemimpin dengan mudahnya menandatangani itu. Segepok duit mungkin mengalir dikantong pribadi bahkan dua mantan bupati dari 3kabupaten itu mencalonkan diri sebagai Gubernur dengan modal yang paling besar. Program yang mengimingi program mensejahterakan rakyat Kalimantan Selatan. 1 Calon menjanjikan program tiap desa dikasih duit 100 juta tiap tahun, lalu pertanyaannya sekarang, 100 juta dikali berapa desa? duit dari mana tuh kalo bukan dari tambang?? Gak punya hati nurani sama sekali lah, padahal calonnya adalah dokter yang tergelincir ke politik. Calon satunya menjanjikan sekolah gratis sampe 12 tahun, pembuatan semuanya gratis mungkin termasuk pemberian ijin tambang, calon yang ini sampai saat ini masih bermasalah dengan pulau laut. Tapi kenyataan berkata lain, mereka berdua kalah. "Hapuk ha situ kalah-kalah, rugi ya rugi, uang rakyat jua buat kampanye"
. Ya walaupun yang menang 11-12 jua.

Tag: tambang
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace