Renungan Pilkada Kalimantan Selatan 0
Sabtu, 30 Jan '10 12:24
Pilkada di Kalsel pada tahun 2010 terasa special, karena seingat saya baru kali ini dalam sejarah, pemilihan 7 (tujuh) kepala daerah tingkat propinsi dan kabupaten/kota, dilaksanakan serentak pada bulan juni 2010 ini. Apakah ajang pilkada dalam konteks memilih dan mencari pemimpin baru, akan seirama dengan upaya memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat? Ataukah justru pilkada secara sistematik telah dan akan menggerogoti aset pembangunan sebagai konsekuensi harga demokrasi? Tempelan – tempelan foto pejabat yang akan bertarung dalam pilkada, menjamur sampai ke desa-desa terpencil, sebuah pemandangan yang mengundang Tanya. Kalau tujuan pemasangan foto ini ukurannya adalah untuk mendongkrak popularitas, maka pertanyaannya adalah apakah pemandangan ini sebagai indikator tidak populernya pejabat itu dimata rakyat? Ada tiga calon gubernur Kalimantan Selatan yang giat beriklan dalam beragam media. Beragam bahasa mereka gunakan. Sayang, sejauh ini belum satu pun iklan yang benar-benar menampilkan logika bahasa yang memikat. Semuanya klise dan basi, dalam pengertian mengulang-ulang apa yang pernah ditampilkan dalam iklan pemilihan caleg yang baru saja berlalu. Baliho dalam ukuran kecil sampai besar, stiker, kalender, iklan televisi, bahkan tingkah laku dadakan para calon kandidat, seperti murah senyum, remeh temeh dengan tidak lupa memainkan peran sinterklas, lakon manusia dermawan, gaya bahasa kyai dilakoni dan foto-foto keluarga dipampang seolah ingin menunjukkan keluarga harmonis, bahkan foto-foto lucu yang tidak jelas mau jadi kepala daerah atau jadi tukang baca doa dikuburan juga dipampang sebagai pernak-pernik yang menghiasi persada banua ini. Ungkapan itu antara lain ‘memohon doa restu’, ‘siap memimpin Kalsel’, ‘lanjutkan’, ‘saatnya yang muda memimpin’, dan ‘Menangkan’. Iklan-iklan itu tak satu pun menyuguhkan pesan yang mengajak publik untuk masuk ke pusaran masalah sosial bersama di Kalsel, yang perlu dipikirkan untuk diatasi bersama. Nada semua iklan itu sangat heroik, seakan sang gubernur semacam superhero yang bisa mengatasi persoalan. Padahal, persoalan yang mereka hadapi belum jelas. Jika seorang calon menyatakan dalam iklannya akan memperjuangkan sembako murah, apakah memang itu persoalan mendasar warga Kalsel? Kalau seorang calon menyatakan saatnya yang muda memimpin, apa hakikat usia bagi kepemimpinan di Kalsel? Apakah masalah ketertinggalan pembangunan di Kalsel karena kepemimpinan yang butut dan segera dimuseumkan? Kalau ada menyatakan dirinya sebagai sepasang pemimpin yang sukses, sukses dalam hal apa? Katakan saja, biar calon pemilih mempertimbangkan kadar relevansi kesuksesan itu dengan tantangan pembangunan Kalsel. Justru pemimpin yang tak mampu menunjukkan kesuksesannya, tapi hanya mampu berkata dirinya sukses, mereka hanya menampilkan kata sukses dalam maknanya yang negatif. Watak bahasa politik semacam itu, jelas tak banyak memberikan pencerahan kepada calon pemilih yang paham muslihat bahasa politik. Apalagi mereka yang tak paham. Jadi, beriklan atau tak beriklan tak banyak bedanya. Nalar bahasa iklan mereka sejauh ini masih sebatas menceritakan kesuksesan yang ‘gaib’. Bahasa iklan itu terlalu menyimpan banyak rahasia. Bahkan sebagian iklan mulai memainkan bahasa politik yang memprovokasi perpecahan etnis, dengan klaim asli urang banua. Apa urgensi urang banua dan bukan urang banua bagi pembangunan Kalsel? Meskipun urang Banua bisa berarti orang berlatar etnis apa pun yang tinggal di Banua, dan mereka tak menyatakan asli urang Banjar, tapi urang Banua di sini dinyatakan dalam bahasa Banjar sehingga frase itu membentuk asosiasi bebas dengan frase urang Banjar. Jika memang demikian yang dimaksudkan, urang Banua sama dengan urang Banjar. Kita perlu menguji derajat kebanuaan atau kebanjaran mereka dengan isu pelestarian dan pengembangan kebanjaran. Pengujian itu penting dilakukan oleh siapa pun, agar terhindar dari bahasa yang bernuansa ‘kisahnya saja’. Klaim rasial semacam itu sebagai bahasa politik, menampilkan dua makna bahkan mungkin lebih. Di satu pihak, penggunanya ingin mengatakan bahwa memang dirinya urang Banua dan tak ada maksud lain. Sah-sah saja. Tapi di pihak lain, kata-kata itu bisa berarti serangan tidak langsung bagi calon lain yang mungkin keturunan Tionghoa, Arab, Jawa, Madura, atau Bugis. Tapi klaim semacam itu tak berarti apa-apa bagi Kalsel yang lebih baik, karena tak ada relasi hakiki antara kepemimpinan dengan asal-usul daerah. Perlu penelitian sosiologis-empiris yang cermat untuk menyatakan bahwa urang banua pasti lebih mengerti urusan banua, dan pasti menempatkan kepentingan rakyat banua di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Tapi tidak dengan para calon kandidat gubernur kita. Mereka masih terkesan berada di menara gading dan belum terkesan down to earth. Ada baiknya para calon tak sekadar berakrobat bahasa di ruang publik, yang justru bisa menjadi bumerang bagi pencitraan diri mereka. Mudah-mudahan saja fenomena foto, pernyataan klaim keberhasilan, dan penggunaan istilah ‘asli’ ini, disebabkan karena kurang jelinya tim sukses dalam mengemas pola pencitraan calon, sehingga kalau ini benar, maka ke khawatiran saya akan munculnya dikotomi dalam berbangsa dan bernegara, khususnya dibanua banjar ini hanya sebuah sekhawatiran pribadi. Semoga. n_n
Terkait:
-
Menilik Peran Pemuda/Mahasiswa Harapan Banua Banjar?
Senin, 22 Feb '10 16:38 -
Transisi Demokrasi dan Pilkada Kalsel 2010.
Sabtu, 20 Feb '10 21:38 -
Refleksi Bulan Safar
Minggu, 17 Jan '10 21:20
Siapa saja yang merating artikel ini:
-
yusro juga: Bagus
-
Oo Zaki: Bagus
-
FF Haq: Bagus
-
kailila: Responsif
-
Rizki: Bagus
-
Fandy Lasinrang: Bagus

Komentar:
Silahkan login untuk memberikan pendapat